ID 
EN 
Berbagai jenis usaha yang dapat dijalankan dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas)
PT (Perseroan Terbatas) adalah salah satu bentuk badan hukum perusahaan yang memiliki modal terbagi atas saham-saham. Pemilik saham memiliki tanggung […]
2024
Peluang Bisnis Kesehatan di Indonesia
Bisnis alat kesehatan di Indonesia memiliki potensi besar, didukung oleh kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai
Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% direncanakan berlaku pada 1 Januari 2025, sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
Peran Pemerintah Terhadap Kondisi Pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex)
Baru-baru ini, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil besar di Indonesia, resmidinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.
Pengaruh Merek Dagang Terhadap Bisnis Anda
Merek dagang memiliki peran penting dalam membangun dan melindungi identitas bisnis Anda. Secara hukum merek dagang di Indonesia diatur dalam
Kenaikan PPN 12%: Dampaknya pada Bisnis dan Peluang Jasa Pendirian PT di NBI
Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU
Tren Virtual Office di Era Digital
Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan budaya kerja, virtual office telah menjadi pilihan utama bagi banyak perusahaan, terutama di era
Bagaimana Virtual Office di Mata Hukum?
Dasar hukum terkait virtual office di Indonesia penting dipahami karena berkaitan dengan legalitas operasional perusahaan yang menggunakan kantor virtual. Meskipun
Perdagangan Eceran, Peluang Baru Untuk Berinvestasi di Indonesia
Sebelum memulai bisnis perdagangan eceran, harus diketahui terlebih dahulu perbedaan antara perdagangan besar dan perdagangan eceran. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan
Ingin Membuka Usaha Restoran? Jangan Sampai Belum Melengkapi Izin berikut!
Untuk memulai sebuah bisnis usaha restoran, perseorangan WNA harus membentuk sebuah perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2)