Pendahuluan
Menjabat sebagai direksi perseroan terbatas (PT) adalah posisi strategis yang membawa wewenang besar sekaligus tanggung jawab hukum yang tidak ringan. Namun, sebelum seseorang bisa duduk sebagai direksi, ada serangkaian syarat pengangkatan direksi PT yang harus dipenuhi. Kesalahan kecil dalam memenuhi syarat bisa berakibat fatal: pengangkatan batal demi hukum, akta notaris ditolak, bahkan perseroan bisa dikenai sanksi administratif.
1. Syarat subjektif: Siap yang bisa menjadi direksi?
Syarat pengangkatan direksi PT terbagi menjadi syarat subjektif (melekat pada pribadi calon direksi) dan syarat objektif (prosedur yang harus dilalui). Berikut syarat subjektif berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksananya:
- Orang perseorangan (bukan badan hukum). Direksi harus orang hidup, bukan korporasi.
- Cakap hukum. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak sedang menjalani pidana karena kejahatan keuangan, dan tidak pernah menjadi direksi yang menyebabkan perusahaan pailit dalam 5 tahun terakhir.
- Memiliki NPWP. Ini wajib, karena direksi akan melakukan pemotongan pajak penghasilan karyawan dan bertanggung jawab atas pajak perusahaan.
- Bersedia dan mampu menjalankan tugas. Dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia diangkat dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan perseroan.
Selain itu, jika PT bergerak di bidang tertentu (perbankan, asuransi, pasar modal, dll), ada syarat tambahan seperti lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dari OJK.
2. Syarat Objektif: Prosedur Pengangkatan
Syarat pengangkatan direksi PT tidak hanya soal “siapa”, tetapi juga “bagaimana” ia diangkat. Prosedurnya wajib melalui:
- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pengangkatan direksi harus diputuskan dalam RUPS, baik tahunan maupun luar biasa. Keputusan dituangkan dalam risalah rapat.
- Akta Notaris. Hasil RUPS harus dituangkan dalam akta pernyataan keputusan RUPS yang dibuat di hadapan notaris. Akta ini memuat nama lengkap, alamat, dan jabatan direksi yang diangkat.
- Pendaftaran ke SABH Kemenkumham. Akta notaris wajib didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani. Tanpa pendaftaran ini, pengangkatan direksi tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.
3. Dokumen yang harus disiapkan
Agar proses lancar, siapkan dokumen-dokumen berikut:
- KTP dan NPWP calon direksi.
- Pas foto terbaru (biasanya 3×4 atau 4×6, latar merah).
- Surat pernyataan tidak pernah pailit dan tidak sedang dipidana.
- Surat pencalonan direksi dari pemegang saham (jika diperlukan).
- Akta pendirian PT dan perubahannya (jika ada).
- NIB (Nomor Induk Berusaha) PT.
4. Kesalahan umum yang sering terjadi di Syarat Pengangkatan Direksi PT
Banyak perusahaan gagal memenuhi syarat pengangkatan direksi PT karena:
- Lupa mendaftarkan perubahan direksi ke SABH. Akibatnya, di data Kemenkumham nama direksi lama masih tercantum.
- Mengangkat direksi yang masih menjadi direksi di perusahaan lain yang sedang pailit.
- Tidak membuat akta notaris karena hanya mengandalkan surat internal.
5. Konsekuensi Jika Syarat Pengangkatan Direksi PT Tidak Dipenuhi
Jika syarat pengangkatan direksi PT tidak terpenuhi, maka:
- Direksi yang diangkat dianggap tidak sah secara hukum.
- Setiap tindakan direksi (misal menandatangani kontrak, mengakses rekening perusahaan) dapat digugat oleh pihak ketiga.
- Perseroan bisa dikenai sanksi administrasi hingga pembekuan kegiatan usaha.
Kesimpulan Syarat Pengangkatan Direksi PT
Pastikan Anda memenuhi semua syarat, dari kriteria pribadi hingga prosedur administratif. Jangan ragu berkonsultasi dengan notaris atau konsultan hukum bisnis sebelum menggelar RUPS pengangkatan direksi.
